Ribuan Massa Demo di DPRD Kalsel, Sampaikan Tujuh Tuntutan Aksi

KalselMedia.com, Banjarmasin – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan memadati depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan, Senin (1/9/2025).

Aksi damai ini diikuti oleh mahasiswa, pengemudi ojek online, petani, hingga masyarakat sipil. Mereka menuntut adanya perubahan nyata serta mendesak Ketua DPRD Kalsel menyampaikan aspirasi rakyat ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Salah satu mahasiswa mengatakan aksi ini adalah bentuk keresahan atas banyaknya problematika yang terjadi di Indonesia maupun Kalimantan Selatan.

“Kami datang dengan satu suara, menyampaikan keresahan rakyat. Aspirasi ini harus benar-benar diteruskan ke pusat, tidak hanya ditampung di sini. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.

Dalam orasi dan pernyataan sikap yang dibacakan, Aliansi Rakyat Kalsel Melawan menyampaikan tujuh tuntutan aksi, yaitu:

1. Menuntut Reformasi DPR; Efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta melakukan transparansi penggunaan dana.

2. Menuntut Reformasi POLRI; Revisi UU Polri, mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat, serta Kapolri harus bertanggung jawab atas itu. Jika tidak ada komitmen, maka Kapolri harus mundur dari jabatannya.

3. Menuntut penuntasan kasus Affan Kurniawan secara tuntas dan tanggung jawab penuh oleh instansi terkait atas meninggalnya Affan Kurniawan.

4. Menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria, serta menyelesaikan persoalan masyarakat khususnya di Kotabaru dan isu lokal lain di Kalimantan Selatan.

5. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), sementara rakyat justru diberatkan kenaikan pajak.

6. Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui gaji yang layak, serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal.

7. Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, akhirnya menemui massa. Ia menyatakan menerima tuntutan tersebut dan berjanji akan menyampaikannya ke tingkat pusat. Bahkan ia menegaskan siap diturunkan dari jabatannya apabila tidak bisa menepati janji.