Lewat Pra-Evaluasi SAKIP 2025, Bupati Tanah Bumbu Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas

Kalselmedia.com, Batulicin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu mengikuti Pra-Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan melibatkan berbagai pihak di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu yang berlangsung di Banjarbaru, Selasa (9/9/2025).

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif menegaskan komitmen jajarannya untuk menerapkan SAKIP secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus meningkatkan predikat SAKIP Tanah Bumbu.

Melalui forum ini, pemerintah daerah mendapat pendampingan teknis dalam penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

“Pelaksanaan SAKIP menyatukan tiga sistem kunci, yakni perencanaan dengan tujuan dan indikator terukur, penganggaran yang selaras dengan target kinerja, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB, Budi Prawira menekankan pra-evaluasi bukan sekadar formalitas.

“Pra-evaluasi ini merupakan tahap penting untuk menilai perkembangan implementasi SAKIP di daerah,” katanya.

Dalam kegiatan ini juga memberikan masukan agar pemerintah daerah mampu memperbaiki manajemen kinerja. Harapannya, setiap kabupaten dan kota dapat mencapai predikat yang lebih baik pada evaluasi akhir nanti.

“Proses evaluasi lanjutan akan dilakukan pada September, sementara panel penentuan predikat dijadwalkan berlangsung pada November 2025,” jelasnya.

Kemudian, untuk penilaian mencakup capaian kinerja, penanganan isu strategis, hingga efektivitas integrasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring.

Momentum pra-evaluasi ini menjadi sarana untuk menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi hasil, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Km)