
KalselMedia.com, Barabai – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten HST dalam upaya menciptakan sumber daya manusia unggul melalui sosialisasi program Sekolah Rakyat.
Kegiatan bertajuk “Sinergitas Organisasi Kepemudaan Bersama Pemkab HST Wujudkan SDM Unggul Melalui Sekolah Rakyat” ini digelar di Pendopo Bupati pada Kamis (26/6/2025).
Hadir dalam kegiatan ini berbagai organisasi kepemudaan dan perwakilan instansi pemerintah.
Agenda utama berupa sosialisasi dan pemaparan terkait rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat di HST.
Sekretaris Badan Kesbangpol HST, Maria Ulpah, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan peran pemuda dalam menyelesaikan persoalan sosial.
“Kami menyambut baik peran organisasi kepemudaan dalam mendorong pendidikan inklusif untuk memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Ketua KNPI HST, Nadea Rizky Ananda, mengatakan bahwa KNPI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini adalah langkah nyata. Kami berharap organisasi kepemudaan semakin aktif dan inovatif menjawab isu-isu sosial,” tegas Nadea.
Kepala Dinas Sosial, PPKB dan PPPA HST, H. Syahbidin, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program nasional untuk anak-anak dari keluarga miskin dengan konsep berasrama.
Sekolah ini akan dibangun di atas lahan seluas 5 – 10 hektare dan menampung hingga 1.000 siswa, lengkap dengan fasilitas asrama, ruang belajar, laboratorium, rumah ibadah, taman botani hingga sentra UMKM.
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, program ini ditujukan bagi jenjang SD hingga SMA dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 di berbagai daerah, termasuk HST.
Kepala Dinas Pendidikan HST, Muhammad Anhar, menambahkan bahwa syarat utama menjadi guru di Sekolah Rakyat adalah memiliki sertifikat PPG.
Ia juga menekankan bahwa para guru harus siap ditugaskan di mana saja, dan kepala sekolah diutamakan berasal dari guru penggerak yang sudah mengikuti pelatihan manajerial.
“Mutasi sekitar 300 guru akan segera dilakukan agar distribusi tenaga pendidik lebih merata,” tambahnya.
Saat ini, rasio guru di HST untuk SD adalah 1:9 dan SMP 1:11, lebih baik dari standar nasional. Namun distribusi masih jadi tantangan tersendiri, terutama di daerah pelosok.
Anhar menyebut pendidikan adalah jalan tercepat memutus kemiskinan. Ia juga menyoroti angka partisipasi sekolah pada usia 16-18 tahun di HST yang masih rendah, yakni sekitar 77%.
“Masih banyak anak kita yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah, terutama di daerah seperti Pemangkih. Sekolah Rakyat hadir untuk mengubah pola ini,” pungkasnya. (MA)