Pendoman Dasar Kohati (PDK): Landasan Strategis Gerakan HMI-Wati dalam Wacana Keperempuanan

Dalam dinamika wacana keperempuanan kontemporer, Korps HMI-Wati (Kohati) terus menegaskan eksistensinya sebagai garda terdepan gerakan perempuan di lingkungan mahasiswa Islam.

Salah satu pilar utamanya adalah Pendoman Dasar Kohati (PDK)- sebuah dokumen ideologis yang kini kembali menjadi bahan refleksi di kalangan kader muda HMI, termasuk bagi Ketua Kohati Barabai, Aulin Safitri.

Aulin, yang baru saja mengikuti Latihan Kader Kohati (LKK) HMI Korkom Walisongo Cabang Semarang 2025, menyebut bahwa PDK bukan sekadar teks baku, melainkan fondasi intelektual dan spiritual yang membentuk arah perjuangan perempuan di tubuh HMI.

“PDK menjadi penuntun ideologis agar setiap langkah Kohati tetap berpijak pada nilai Islam yang moderat dan kontekstual, serta selaras dengan tujuan HMI dalam menciptakan insan cita,” ujarnya.

Menurut Aulin, di tengah gempuran wacana feminisme liberal dan krisis identitas perempuan muda, PDK hadir sebagai penyeimbang yang memadukan nilai keislaman, keindonesiaan, dan semangat kaderisasi.

Ia menyebut PDK sangat relevan untuk mengukuhkan posisi Kohati sebagai pelopor intelektualisasi gerakan perempuan.

Baca Juga:

Peran Pendidikan Hukum dalam Masyarakat: Membangun Kesadaran dan Budaya Hukum yang Kuat

“PDK menjadi fondasi kaderisasi HMI-Wati agar mampu mengembangkan potensi intelektual dan kepemimpinan dengan perspektif perempuan yang kuat,” katanya.

Aulin juga menegaskan bahwa keberadaan Kohati bukan sekadar pelengkap dalam struktur HMI, melainkan penggerak perubahan sosial berbasis nilai Islam.

Dalam pandangannya, PDK mengusung gagasan keperempuanan yang tidak terjebak pada jargon kesetaraan gender semata, melainkan mengedepankan nilai-nilai adab dan spiritualitas.

“Emansipasi dalam perspektif PDK adalah emansipasi yang berkeadaban,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aulin menyampaikan bahwa salah satu kekuatan utama PDK adalah pendekatan edukatifnya.

Baca Juga:

Nas’wa Naya Aulia Tegaskan Komitmen Ilmu Pasca LKK untuk KOHATI Progresif

“PDK mendorong Kohati untuk memberdayakan perempuan dengan pendekatan nilai, bukan sekadar kuantitas partisipasi dalam ruang publik,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi prinsip keadilan gender yang ditawarkan PDK berbeda dari kesamaan mutlak yang dituntut dalam wacana sekuler.

“PDK menganjurkan pemahaman keadilan sebagai kesesuaian peran sesuai kapasitas, tanpa menghapus kodrat biologis dan peran sosial yang unik dari perempuan,” katanya.

Dalam konteks pendidikan, PDK menempatkan intelektualisasi sebagai inti perjuangan.

Menurut Aulin, gerakan perempuan HMI harus terus mencetak kader yang tidak hanya aktif di forum, tetapi juga mampu mengartikulasikan pemikiran strategis.

Baca Juga:

Nazlaty Rahmi: LKK Kohati adalah Titik Awal Mewujudkan Perempuan Muslim yang Tangguh

“PDK menempatkan pendidikan sebagai jantung gerakan, agar perempuan HMI tidak hanya aktif, tetapi juga kritis dan visioner,” tegasnya. Hal ini, menurutnya, sangat penting dalam mengimbangi laju globalisasi yang menggerus nilai dan budaya.

Aulin menilai bahwa forum-forum seperti LKK, Intermediate Training, dan Rakornas Kohati harus terus menjadikan PDK sebagai referensi utama.

“Dalam pelaksanaan forum-forum strategis, PDK menjadi alat konsolidasi yang menyatukan arah gerakan dan memperkuat soliditas internal,” ucapnya.

Namun demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan zaman. Aulin menyebut bahwa PDK harus terus direvitalisasi agar tetap kontekstual dan mampu menjawab tantangan modernitas.

“Kita perlu reaktualisasi PDK, termasuk melalui penguatan narasi Islam progresif,” tuturnya.

Baca Juga:

“Luka Diam yang Harus Disuarakan”: Seruan Indah Oktavia soal Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa

Ia menyarankan agar Kohati mendorong narasi yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer.

“Kita harus menghadirkan pandangan Islam tentang perempuan yang adil, dinamis, dan berorientasi masa depan,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas kader juga penting agar perempuan HMI mampu berperan aktif dalam isu-isu seperti digitalisasi, perubahan iklim, hingga hak-hak pekerja perempuan.

“Kohati harus mampu menjawab tantangan global dengan kesiapan intelektual dan spiritual,” ujarnya.

Aulin juga mendorong adanya kolaborasi lintas gerakan sebagai strategi penguatan nilai.

Baca Juga:

Dari Hulu Sungai untuk BANUA: Vokasi sebagai Kunci Masa Depan

“PDK harus menjadi jembatan dialog antara nilai keislaman dengan gerakan sosial modern, tanpa kehilangan identitas,” imbuhnya.

Ia percaya bahwa identitas Kohati sebagai gerakan perempuan Islam harus tetap dijaga dengan cermat.

PDK, menurutnya, adalah pagar nilai sekaligus kompas perjuangan yang memastikan Kohati tidak tercerabut dari akar.

“PDK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan landasan strategis yang menjaga integritas, arah perjuangan, dan relevansi gerakan HMI-Wati dalam menghadapi dinamika keperempuanan kontemporer,” tambahnya.

Dengan menjadikan PDK sebagai landasan dan arah gerak, Kohati diyakini dapat terus memainkan peran strategis dalam pembangunan karakter dan kepemimpinan perempuan Islam di Indonesia.

Baca Juga:

Syaifullah dan Harapan Dalam Politik Kita

Aulin menyebut bahwa tantangan ke depan harus dijawab dengan visi yang tajam dan langkah yang konsisten.

Di akhir wawancara, Aulin menyampaikan harapannya agar setiap kader Kohati mampu membaca ulang PDK dengan kacamata zaman.

“Dengan menjadikan PDK sebagai kompas gerakan, Kohati dapat terus memperjuangkan nilai-nilai perempuan dalam Islam yang adil, berkemajuan, dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.